SERANG – Komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Banten dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan mendapat apresiasi. Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Bakesbangpol Banten berhasil meraih peringkat ke-8 dengan kualifikasi Informatif untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (5/11/2026).
Kepala Bakesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, S.IP., M.Si., hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Capaian ini merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2026 terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penilaian tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengukur komitmen badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka, mudah diakses, serta memberikan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan itu, Komisi Informasi Provinsi Banten juga memberikan penghargaan kepada sejumlah badan publik dari berbagai kategori, mulai dari desa, partai politik, badan usaha milik daerah (BUMD), unit pelaksana teknis daerah (UPTD), OPD, lembaga nonstruktural (LNS) kabupaten/kota dan provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Bagi Bakesbangpol Provinsi Banten, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya memperkuat keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses informasi yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah.
Ke depan, Bakesbangpol Provinsi Banten berkomitmen untuk terus mendorong penerapan prinsip keterbukaan informasi publik guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab di Provinsi Banten. (Adv)
