SERANG, Bantenpedia.id – BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bareskrim Polri guna meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bareskrim Polri di Aula Hotel Aston Serang. Senin, 16 November 2026.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Bareskrim Polri dalam pengawasan dan penanganan ketidakpatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda, Kabagkerma Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Pol Bowo Gede Imantio, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Muhyidin, seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Provinsi Banten dan para Penyidik tingkat Polda Banten dan Polres jajaran.
Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda, mengatakan bahwa kolaborasi dengan Bareskrim Polri bertujuan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya. Sehingga, hak-hak pekerja tetap terpenuhi.
“Tujuan utama dalam kerja sama ini ialah untuk memastikan kepatuhan para pemberi kerja baik secara nasional ataupun secara khusus di Provinsi Banten. Karena dalam pelaksanaannya, memang masih ada beberapa kondisi yang tingkat kepatuhan para pemberi kerja itu belum maksimal,” kata Eko.
“Sehingga kami memohon bantuan dari Polri yang merupakan salah satu stakeholder kita untuk bisa memastikan para perusahaan-perusahaan yang kurang patuh bisa patuh dan akhirnya memastikan perlindungan terhadap para pekerja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eko berharap dengan keterlibatan Polri dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kewajiban perusahaan dapat dipenuhi. Dengan demikian, pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagaimana mestinya.
“Tentunya dengan adanya perjanjian kerja sama dengan Polri, kami sangat berharap dapat maksimalkan kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran hingga seluruh pekerjanya terlindungi sehingga seluruh hak-hak pekerja terpenuhi,” harap Eko.
Sementara itu, Kabagkerma Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Pol Bowo Gede Imantio menambahkan bahwa dalam kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Polri tujuannya hak-hak pekerja terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut selaras tagline Kapolri “Polisi bersama Masyarakat”.
“Kolaborasi antara Polri dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan berupa penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan para karyawan. Dimana seharusnya mereka mentaati aturan-aturan dalam lingkup kepatuhan membayar iuran BPJS ketenagakerjaan, Jadi penegakan hukum tidak serta merta menangkap dan menahan tetapi membuat kepatuhan berjalan sehingga hak-hak para pekerja terpenuhi,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Muhyidin menjelaskan bahwa di wilayah Provinsi Banten saat ini terdapat sekitar 5.200 perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun, saat ini dirinya masih melakukan pendekatan secara humanis kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
“Karena bagi kami, penegakan hukum itu adalah jalan terakhir yang kami lakukan. Saat ini kami masih melakukan pendekatan dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak tersebut,” kata Muhyidin.
“Namun, tidak tertutup kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum melalui kerja sama dengan Polri,” ungkapnya.


