SERANG, Bamtenpedia.id– Pengembangan pariwisata berbasis Indikasi Geografis (IG) membuka peluang baru bagi daerah untuk mengangkat produk unggulan lokal menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Senin (16/11).
Bertempat di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten dan diikuti secara virtual, webinar ini menghadirkan tiga narasumber dari unsur pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Banten. Pembahasan berfokus pada pelindungan Indikasi Geografis, strategi pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal, hingga praktik pengembangan wisata tematik melalui produk unggulan daerah.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susiyanti, mengungkapkan bahwa tren pariwisata saat ini mengalami perubahan. Wisatawan tidak lagi hanya mencari keindahan suatu destinasi, tetapi juga pengalaman autentik yang memberikan kesempatan untuk mengenal karakteristik, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat.
Menurutnya, produk Indikasi Geografis memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Keunikan produk yang lahir dari faktor geografis dan kearifan lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang terintegrasi dengan destinasi di sekitarnya.
Eli menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis Indikasi Geografis perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD 2025–2029 dan Renstra Dinas Pariwisata. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengembangan potensi lokal sekaligus pelindungan kekayaan intelektual.
Dalam paparannya, ia menguraikan enam unsur yang perlu diperhatikan dalam membangun destinasi wisata berbasis IG, yakni *Attraction*, *Activity*, *Amenities*, *Accessibility*, *Ancillary*, dan *Available Package*. Unsur tersebut mencakup keberadaan sentra produksi sebagai daya tarik, aktivitas edukasi dan praktik pengolahan produk, fasilitas pendukung, akses menuju lokasi, kelembagaan masyarakat, hingga paket perjalanan wisata.
Eli juga memaparkan tiga konsep wisata tematik yang berpotensi dikembangkan di Banten, yaitu *Agro Tourism* melalui wisata berbasis pertanian, *Gastronomy Tourism* melalui pengembangan wisata kuliner, serta *Cultural and Creative Tourism* yang mengangkat budaya, tradisi, dan ekonomi kreatif.
Untuk mewujudkannya, diperlukan pemetaan potensi dan kurasi produk, penguatan destinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi terpadu, serta kolaborasi lintas sektor. Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga telah menyusun arah pengembangan secara bertahap, mulai dari pemetaan dan penguatan pada 2027, penguatan kolaborasi pada 2028, inovasi dan perluasan pasar pada 2029, hingga evaluasi pada 2030.
Dari sisi pelindungan kekayaan intelektual, Analis Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Banten, Tri Hartarto Sesunan, menjelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang tidak dapat diajukan atas nama perorangan. IG merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi di antaranya.
Ia mencontohkan Mete Muna yang memiliki karakteristik tersendiri karena dipengaruhi unsur tanah, iklim, teknik penanaman, serta kearifan lokal dalam pengolahannya. Keunikan tersebut membentuk reputasi produk yang melekat pada daerah asalnya.
Tri juga mengidentifikasi sejumlah produk Banten yang telah memiliki pelindungan maupun sedang dalam proses pengajuan Indikasi Geografis. Di antaranya Rambutan Parakan dari Kabupaten Tangerang dan Talas Beneng dari Pandeglang yang telah terdaftar sebagai produk IG. Sementara itu, Kerajinan Bambu Tangerang masih dalam proses pengajuan.
Menurutnya, pelindungan IG tidak hanya bertujuan mencegah penggunaan produk secara tidak sah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi produsen dan konsumen. Lebih dari itu, produk IG dapat menjadi simbol kebanggaan daerah sekaligus sarana mempertahankan warisan budaya lokal.
Contoh nyata pengembangan potensi tersebut disampaikan Kepala UPTD PBTPHP Provinsi Banten sekaligus bagian dari Tim MPIG Rambutan Parakan, Eman Sumarna. Ia memaparkan perjalanan Rambutan Parakan yang berasal dari Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, kemudian menyebar ke sejumlah wilayah seperti Pagedangan, Curug, Kelapa Dua, dan Legok.
Rambutan Parakan telah ditetapkan sebagai varietas unggul pada 2023 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/PD.210/10/2023. Sementara itu, proses pengajuan pelindungan Indikasi Geografis yang telah dimulai sejak 2019 akhirnya memperoleh sertifikat pada 2024.
Eman menjelaskan bahwa UPTD PBTPHP turut berperan dalam menjaga keberlanjutan Rambutan Parakan, mulai dari menjamin kemurnian varietas dan ketersediaan sumber daya genetik, menyediakan bibit bersertifikat, hingga melakukan edukasi dan promosi kepada masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pengembangan Agro Edu Wisata berbasis Rambutan Parakan. Melalui konsep tersebut, masyarakat dan wisatawan tidak hanya mengenal produk dari hasil panennya, tetapi juga dapat memperoleh pengalaman edukatif mengenai proses budidaya dan karakteristik produk unggulan daerah.
“GI Tourism bukan hanya menjual hasil panen, tetapi juga menjual pengalaman. Karena itu, kami bersinergi untuk menjaga keberadaan lahan kebun agar Rambutan Parakan tetap ada sebagai varietas khas Kabupaten Tangerang, sekaligus mempertahankan kualitasnya,” jelas Eman.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata berbasis Indikasi Geografis membutuhkan kesinambungan antara pelindungan produk, keberadaan lahan produksi, kualitas hasil, serta keterlibatan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem produk unggulan daerah.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Jhon Batara Manikallo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, serta para pejabat administrator di lingkungan Kanwil Kemenkum Banten.
Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 18 November 2026 di kawasan Dieng, Jawa Tengah.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Banten mendorong agar pelindungan Indikasi Geografis dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pariwisata. Dengan menggali keunikan produk lokal, memperkuat destinasi, dan membangun kolaborasi lintas sektor, kekayaan daerah diharapkan tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga berkembang menjadi daya tarik wisata yang memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.


