Jakarta, bantenpedia.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menghadiri pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/4).
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam pembenahan pelayanan publik, transportasi, dan penanganan permasalahan lingkungan.
Wibi mengatakan, sejumlah posisi strategis yang diisi antara lain Dinas Lingkungan Hidup (LH), BPBD, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).
Namun demikian, ia memberikan perhatian khusus pada Dinas LH yang dinilai masih menangani berbagai persoalan pengelolaan sampah.
“Dinas LH mempunyai banyak tantangan, mulai dari persoalan sampah hingga kondisi Bantargebang yang sudah kelebihan beban . Harapannya, dengan pimpinan baru, masalah-masalah ini bisa ditangani dan ditangani lebih baik,” ujarnya, Kamis (16/4).
Selain itu, Wibi juga menyikapi penunjukan Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Ia menilai, wilayah tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi karena menjadi pusat aktivitas dari kawasan strategis.
“Jakarta Selatan ini wilayah utama. Banyak pemimpin negara dan pejabat tinggal di sana, sehingga penanganannya harus ekstra,” katanya.
Salah satu persoalan yang dibicarakan adalah maraknya pembohong parkir, khususnya di kawasan Senopati. Wibi menyebut, praktik tersebut mengganggu kedamaian sekaligus memperparah kemacetan.
“Parkir pembohong di Senopati yang menggunakan badan jalan harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia berharap, Syafrin mampu mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk Dishub untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Terlebih lagi, Syafrin memiliki latar belakang sebagai mantan Kadishub.
“Saya harap beliau dapat mengorkestrasi bersama Dishub untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta Selatan,” ucapnya.
Wibi juga pentingnya penanganan masalah klasik di wilayah administratif Jaksel, seperti kemacetan dan banjir.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai, pelantikan pejabat eselon II merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemprov DKI.
Menurutnya, pelantikan tersebut harus berdampak langsung pada penguatan pelayanan publik, baik di tingkat wilayah maupun sektor teknis seperti transportasi.
“Harapannya, pelantikan ini bisa mempertajam kebutuhan kinerja,” tandasnya. (Red)
