TANGERANG, (Bantenpedia.id) – Tim Kanwil Kemenkumham Banten, yang dipimpin Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Erwin Firmansyah) berkoordinasi dengan Kantor Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) percontohan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), pada Rabu (21/09).
Di Kantor Kecamatan Cipondoh, kedatangan Tim dari Bidang HAM diterima langsung oleh Camat Cipondoh Kota Tangerang (R. Rizal Ridolloh). Sementara, di Kantor Didukcapil Kota Tangerang Selatan, Tim disambut Kepala Dinas (Dedi Budiawan) dan Sekretaris Disdukcapil Kota Tangerang Selatan (Ucok A.H. Siagian).
Kepada Perwakilan kedua UPTD, Erwin menyampaikan bahwa Draft Rekomendasi Indikator P2HAM di UPTD tersebut belum final, sehingga rekomendasi dimaksud masih memerlukan masukan dari UPTD terkait.
- Advertisement -
Menanggapi, Camat Cipondoh Kota Tangerang menyampaikan bahwa selain pelayanan dan sarana prasarana yang berbasis HAM, disediakan juga penunjang sarpras yaitu berupa 2 spot selfie yang ada di luar dan dalam ruang pelayanan, yang mungkin indikator penunjang sarpras tersebut dapat dijadikan masukan.
Sementara Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa dari semua indikator yang disampaikan hampir seluruhnya telah dipenuhi. Dirinya juga memberi masukan yaitu perlunya indikator terkait adanya inovasi dari masing-masing UPTD, hal ini dikarenakan Disdukcapil Tangsel telah mempunyai banyak inovasi yang sudah mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai instansi pemerintah, dan diharapkan dengan banyaknya inovasi tersebut dapat dijadikan nilai tambah.
Di akhir koordinasi, Tim menyampaikan bahwa untuk langkah selanjutnya, akan dilakukan kunjungan kerja kembali untuk melihat sejauh mana upaya yang dilakukan UPTD untuk memenuhi indikator-indikator P2HAM yang telah disampaikan.
“Kami berharap agar Perwakilan UPTD dapat melakukan Koordinasi dan komunikasi lebih intens dengan Kanwil agar kami dapat mendorong UPTD untuk bisa mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM”, ujar Erwin Firmansyah.
