SERANG – Ketepatan perencanaan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk memastikan kebutuhan belanja pegawai tersusun secara cermat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang menggelar rekonsiliasi anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 26–28 Oktober 2026, tersebut melibatkan 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan se-Kabupaten Serang. Rekonsiliasi menjadi bagian dari tahapan penting dalam mematangkan perencanaan anggaran belanja pegawai agar sesuai dengan kebutuhan riil dan data kepegawaian masing-masing perangkat daerah.
Plt Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Mohamad Ishak Abdul Raup, mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN Tahun 2027 dihitung secara cermat, terukur, serta sesuai kondisi pegawai di masing-masing OPD dan kecamatan.
“Rekonsiliasi ini penting untuk memastikan data kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN benar-benar sesuai dengan kondisi riil. Dengan data yang akurat, perencanaan anggaran dapat dilakukan lebih tepat, sehingga meminimalkan potensi ketidaksesuaian dalam pengalokasian anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, proses pencocokan data tidak hanya berkaitan dengan angka anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan persepsi antara BPKAD dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebutuhan belanja pegawai.
Dalam pelaksanaannya, setiap OPD dan kecamatan melakukan verifikasi serta penyesuaian terhadap data kebutuhan belanja gaji dan tunjangan. Langkah tersebut dilakukan agar komponen anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ishak menegaskan, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan perencanaan keuangan yang berkualitas. Melalui rekonsiliasi, setiap perangkat daerah diharapkan lebih teliti dalam menyampaikan data dan menghitung kebutuhan anggaran, sehingga proses penganggaran dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
“Sinergi seluruh OPD dan kecamatan sangat diperlukan. Kami ingin penyusunan anggaran belanja pegawai dilakukan berdasarkan data yang valid, melalui proses verifikasi dan koordinasi yang baik, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan,” katanya.
Belanja gaji dan tunjangan ASN merupakan komponen penting dalam APBD yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan perencanaan yang matang agar hak pegawai dapat terakomodasi sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah.
BPKAD Kabupaten Serang terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah melalui berbagai tahapan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Rekonsiliasi belanja pegawai ini menjadi salah satu bentuk komitmen dalam menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan melibatkan seluruh OPD dan kecamatan, penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN Tahun 2027 diharapkan semakin akurat, tertib administrasi, serta mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan Kabupaten Serang yang efektif dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Adv)


