Serang, bantenpedia.id 30 Juli 2026 – Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 30 Juni 2026 berkinerja sangat baik, seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten yakni Lisbon Sirait, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Muhamad Riza Fahlevi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Banten, Ambang Priyonggo, Kepala Kanwil DJBC Banten, dan Muhammad Indra Kesuma Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Banten.
Kinerja PNBP dan Belanja Negara Menurut Lisbon, Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 Juni 2026, tumbuh sebesar 0,22% dengan realisasi mencapai 58,28% di bawah realisasi Nasional sebesar 59,0% yang terdiri dari realisasi PNBP Lainnya sebesar 73,12% dan realisasi PNBP BLU sebesar 43,08%. Kinerja PNPB ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami perlambatan sebesar 3,7% dengan realisasi sebesar 50,32% di atas realisasi Nasional sebesar 41,20%. Realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp7,76 triliun atau 52,14% di atas realisasi Nasional sebesar 51,60%, yang dipengaruhi oleh penyaluran DAU, DAK Non Fisik, DBH, Dana Desa dan DAK Fisik. Sementara realisasi belanja K/L sebesar Rp4,58 triliun atau 47,51% di atas realisasi Nasional sebesar 43,60% yang dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ASN/TNI/Polri dan PPPK Lisbon menegaskan pada Belanja K/L, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2026, mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Belanja Bansos belum ada alokasi.
Realisasi Belanja Pegawai mencapai 55,31% dibawah realisasi Nasional 56,90% dan pertumbuhan sebesar 26,30%, yang dipengaruhi oleh Penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada beberapa Kementerian/Lembaga. Sementara realisasi Belanja Barang sebesar 37,10% di bawah realisasi Nasional 37,90% dengan pertumbuhan 27,71%, yang mengalami akselerasi signifikan khususnya dibidang pertahanan dan keamanan.
Untuk realisasi Belanja Modal mencapai 43,33% di atas realisasi Nasional 38,50% dengan pertumbuhan 172,36%, yang mengalami akselerasi signifikan di awal 2026 dengan pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Sekolah Rakyat, jalan nasional dan sarana prasarana lainnya yang pelaksanaannya didominasi oleh Kementerian PU.
Sedangkan Belanja Bansos tidak ada realisasi karena belum ada alokasi untuk Belanja Bantuan Sosial Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 Juni 2026 melambat sebesar 17,71% dan telah disalurkan sebesar Rp7,76 triliun atau sebesar 52,14%. Jenis TKD DAK Non Fisik dan DAK Fisik mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Desa mengalami perlambatan / kontraksi yang dipengaruhi oleh belum disalurkannya DAU Spesific Grant (SG) dan lebih rendahnya pagu anggaran tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 30 Juni 2026 sebanyak 46 hibah dengan total nilai sebesar Rp86,81 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang pencapaian program pada Kementerian Agama, Kepolisian RI, Pertahanan, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pertanahan Nasional.
Lisbon juga menjelaskan kinerja APBD Banten sampai dengan 30 Juni 2026, pendapatan daerah mengalami perlambatan sebesar 11,67% dan Belanja Daerah juga mengalami perlambatan sebesar 10,04%. TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp7,76 triliun atau sebesar 46,65% dari total pendapatan Banten.
Kinerja Penerimaan Pajak Muhamad Riza Fahlevi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 30 Juni 2026. Menurutnya, penerimaan pajak tumbuh sebesar 8,13% dan telah mencapai sebesar Rp38,72 triliun atau 41,16% dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun.
Riza menjelaskan realisasi penerimaan pajak ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri sebesar 8,99% dan PPN Impor sebesar 26,6%. Sementara penerimaan pajak berdasarkan sektoral, sektor usaha yang mengalami pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar, aktivitas penyewaan, dan aktivitas professional. Riza juga menyampaikan hingga 30 Juni 2026, penerimaan neto dengan pertumbuhan terbaik diraih oleh KPP Pratama Pandeglang sebesar 29,20% dan capaian tertinggi diraih oleh KPP Pratama Tangerang Timur sebesar 47,60%.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ambang Priyonggo, Kepala Kanwil DJBC Banten, menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 30 Juni 2026. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp7,34 triliun, memenuhi 42,46% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp17,29 triliun. Ambang menjelaskan penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar.
Untuk penerimaan dari Bea Masuk mencapai Rp5,43 triliun yang dipengaruhi oleh peningkatan importasi atas komoditi komputer dan perlengkapan komputer, hasil minyak, kain rajutan, dan mesin untuk keperluan umum. Sedangkan penerimaan cukai telah mencapai Rp1,88 triliun yang didorong peningkatan penerimaan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau.
Hal lainnya, untuk Bea keluar mencapai Rp22,40 miliar yang dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan olahannya. Ambang juga menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan pada 30 Juni 2026, Ekspor tercatat USD 0,88 miliar dan impor tercatat USD 3,73 miliar. Neraca Perdagangan Juni 2026 tersebut dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor pada barang perhiasan dan barang berharga, pesawat udara dan bagiannya serta besi dan baja.
Sementara untuk kenaikan nilai importasi yang didominasi hasil minyak, komputer dan perlengkapan komputer serta peralatan komunikasi. Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 30 Juni 2026 Muhammad Indra Kesuma Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Banten, menyampaikan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 30 Juni 2026.
Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang. Kinerja Kanwil DJKN Banten pada 30 Juni 2026 mengalami kontraksi dalam pengelolaan kekayaan negara. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara hingga per Juni 2026 mencapai Rp46,48 miliar atau 49,72% dari target tahunan, terkontraksi sebesar 7,74% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama dengan kontribusi utama berasal dari lelang sebesar Rp24,40 miliar dan Pengelolaan Kekayaan Negara sebesar Rp21,98 miliar.
Indra menjelaskan realisasi PNBP Lelang mencapai Rp24,40 miliar (145% dari target bulan Juni 2026 sebesar Rp16,81 miliar) tumbuh 21,56% MoM. Namun capaian pada Juni 2026 masih positif sebesar 47,95% dari target tahun 2026 sebesar 50,88 miliar dengan kontribusi terbesar dari KPKNL Tangerang I dan KPKNL Tangerang II. Untuk Realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp91,25 juta, tumbuh sebesar 12% dari realisasi Mei 2026.
Realisasi pada Juni 2026 yang berasal dari penyerahan piutang dari Kementerian/Lembaga. Sedangakan untuk Pemerintah Daerah belum ada realisasi sampai dengan 30 Juni 2026. Indra juga menyampaikan Realisasi PNBP BMN tercatat sebesar Rp21,98 miliar (136,44% dari target sampai dengan bulan Juni 2026). Komposisi PNBP dari KPKNL Tangerang I sebesar 11,15 miliar (50,74%) dari KPKNL Serang sebesar 5,74 (26,11%) dan dari KPKNL Tangerang II sebesar 5,09 miliar (23,15%).
Selain itu, Indra menjelaskan Hingga Juni 2026, total underlying asset di Provinsi Banten mencapai Rp31,7 triliun atau 32,03% dari total nilai BMN di provinsi Banten. Underlying asset di Provinsi Banten terdiri dari BMN berupa Tanah sebesar Rp31,05 T (97,95%) dan BMN berupa Bangunan sebesar Rp0,65 T (2,05%).
BMN Underlying Asset dari nilainya didominasi oleh BMN pada Kementerian Perhubungan (Rp11,47 T). Sedangkan dari jumlah BMN Underlying Asset juga didominasi oleh BMN pada Kementerian PU dan Kementerian Agama (25 NUP).(Fj)
