Kab Serang, bantenpedia.id – Satu tahun kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas menunjukkan capaian nyata dalam penataan lingkungan dan pengendalian banjir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berhasil menata kawasan kumuh seluas 10,06 hektare di antaranya Kecamatan Pontang, Lebakwangi, Ciruas, Tirtayasa dan Tanara. Selain itu Pemkab juga melakukan normalisasi sungai sepanjang 4 kilometer di lima titik lokasi, serta melakukan normalisasi sungai sepanjang 4 kilometer di lima titik lokasi.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya terintegrasi dalam meningkatkan kualitas permukiman sekaligus meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Selain normalisasi, Pemkab Serang juga membangun perkuatan tebing sungai (bronjong) di lima titik yang tersebar di tiga kecamatan.
Tidak hanya itu, penataan dilakukan secara menyeluruh melalui pengembangan kawasan perdesaan prioritas. Pemkab Serang juga menghadirkan sarana dan prasarana air bersih di 21 titik lokasi, serta menangani infrastruktur pengolahan air limbah domestik dan drainase perkotaan di 16 titik.
Upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat turut diwujudkan melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 457 unit. Sementara dalam kondisi darurat, Pemkab Serang juga melakukan penanganan infrastruktur transportasi meliputi tiga ruas jalan dan enam jembatan di empat kecamatan terdampak bencana.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Komitmen kami jelas, bagaimana pemerintah hadir untuk membantu dan memudahkan masyarakat, terutama dalam mendapatkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman dari risiko bencana,” ujar Okeu.
Ia menjelaskan, penataan kawasan kumuh dilakukan dengan pendekatan terpadu, tidak hanya memperbaiki fisik lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Penanganan kawasan kumuh tidak sekadar memperbaiki jalan lingkungan atau drainase, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat,” katanya.
Okeu menambahkan, penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Karena itu, kami memastikan akses air bersih bisa menjangkau masyarakat di titik-titik yang selama ini masih terbatas,” jelasnya.
Menurutnya, normalisasi sungai menjadi langkah strategis dalam mengurangi risiko banjir, terutama di wilayah yang selama ini menjadi langganan genangan.
“Normalisasi sungai dan pembangunan bronjong kami lakukan sebagai upaya jangka panjang agar aliran air lebih lancar dan tidak meluap ke permukiman warga,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas penataan permukiman agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan pembangunan ini berkelanjutan dan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Roni Johan SE, mengapresiasi langkah Pemkab Serang dalam menata kawasan kumuh dan menangani persoalan banjir.
Menurut Roni, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur dan permukiman.
“Ini kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penataan kawasan kumuh dan normalisasi sungai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga,” ujarnya.
Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, sehingga persoalan banjir dan kawasan kumuh di Kabupaten Serang dapat ditangani secara menyeluruh.
“DPRD tentu akan terus mendukung program-program yang berpihak kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah,” katanya.(Fj)
