SERANG – Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan permukiman kumuh, hingga kebutuhan hunian pekerja industri menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Serang. Dalam kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kamis (19/11/2026), Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan tiga usulan prioritas pembangunan perumahan yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.
Ketiga usulan tersebut mencakup penanganan kawasan kumuh Desa Domas, Kecamatan Pontang, pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande, serta pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Cikeusal dan Pamarayan.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal aman dan layak.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran atas kunjungan kerja ini,” ujar Ratu Zakiyah saat menyambut Menteri PKP di Lapangan Tennis Indoor Pemkab Serang.
Di hadapan Menteri Maruarar Sirait, Bupati memaparkan bahwa berdasarkan data Sadarutilahu, masih terdapat 7.112 unit RTLH di Kabupaten Serang yang membutuhkan penanganan.
Meski demikian, berbagai program telah dilaksanakan melalui kolaborasi pendanaan APBD, APBN, pemerintah provinsi, CSR perusahaan, Baznas, dan sumber lainnya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sebanyak 14.492 unit RTLH berhasil ditangani.
Pada 2026, penanganan RTLH ditargetkan mencapai 2.258 unit. Sebanyak 1.788 unit di antaranya melalui Kementerian PKP, 327 unit dari APBD Kabupaten Serang, 29 unit APBD Banten, serta dukungan Baznas, Koperasi BMI dan CSR sejumlah perusahaan.
Bupati mengapresiasi dukungan Kementerian PKP melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dalam upaya penanganan RTLH, pemerintah pusat menjadi mitra yang sangat berarti bagi kami. Kami berharap dukungan dan kolaborasi ini terus diperkuat,” katanya.
Salah satu usulan prioritas yang disampaikan yakni penanganan kawasan kumuh Desa Domas, Kecamatan Pontang. Selain penataan kawasan dan peningkatan infrastruktur, terdapat 125 kepala keluarga yang tinggal di bantaran sungai dan saluran irigasi sehingga membutuhkan relokasi ke hunian yang lebih aman.
Pemkab Serang telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Habitat for Humanity dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) untuk mendukung pembangunan rumah relokasi. Usulan tersebut telah diajukan melalui aplikasi Sibaru, dengan dokumen masterplan, detail engineering design (DED), serta persyaratan administrasi yang telah dinyatakan lengkap.
Usulan berikutnya adalah pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande. Pemkab Serang menilai kebutuhan hunian layak, terjangkau, dan dekat dengan lokasi kerja semakin penting seiring berkembangnya aktivitas industri.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Serang memiliki aset lahan strategis di depan Kawasan Industri Modern Cikande yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Cikeusal dan Pamarayan. Sejumlah rumah warga berada di kawasan rawan longsor sehingga relokasi diperlukan untuk mengurangi risiko bencana sekaligus memberikan kepastian hunian yang aman.
Bupati berharap ketiga usulan tersebut mendapat perhatian dan dukungan Kementerian PKP agar penanganan perumahan di Kabupaten Serang dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi peningkatan program bedah rumah di Kabupaten Serang. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Serang mendapatkan bantuan sebanyak 200 unit, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 1.788 unit.
“Bedah rumah tahun lalu 45.000, Pak Presiden Prabowo luar biasa, tahun ini 400.000. Di Kabupaten Serang tahun lalu ada 200 unit dan tahun ini ada 1.788 unit,” kata Maruarar.
Ia meminta Pemkab Serang mengawal pelaksanaan program agar seluruh bantuan dapat diselesaikan sesuai target pada 31 Desember 2026.
Maruarar berharap masyarakat penerima bantuan dapat segera menikmati rumah yang lebih layak, sehingga dapat menyambut Lebaran mendatang dengan kondisi hunian yang lebih baik.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang turut hadir mengapresiasi program pembangunan dan bedah rumah tersebut. Menurutnya, Kabupaten Serang yang memiliki 326 desa masih membutuhkan dukungan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Ia menilai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didukung bersama agar manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat desa.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Plt Dirjen Perumahan dan Pedesaan Tedy Siagian, Staf Ahli Menteri PKP Riadi Aladin, Dirjen Pengembangan Ekonomi Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Pemkab Serang terus mendorong sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)


