SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui pengendalian anggaran, optimalisasi pendapatan, serta peningkatan efektivitas belanja. Hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2026, realisasi serapan anggaran Kabupaten Serang tercatat mencapai 65 persen, sedangkan realisasi pendapatan daerah berada pada kisaran 73 hingga 75 persen.
Capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang sekaligus menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang terus melakukan koordinasi serta pengendalian bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Drs. H. Mohamad Ishak Abdul Raup, M.Si., melalui Sekretaris BPKAD, Agus Firdaus, S.Kom., M.Kom., menjelaskan bahwa capaian realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk mekanisme penyaluran sejumlah dana transfer yang dilakukan secara langsung kepada penerima.
Menurutnya, realisasi pendapatan dan belanja daerah memiliki karakteristik serta mekanisme pencatatan yang berbeda. Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang langsung diterima pemerintah desa turut memengaruhi pencatatan realisasi pada laporan pemerintah daerah.
Begitu pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang penyalurannya dilakukan langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah penerima.
Pengendalian Belanja Pegawai
Selain mendorong optimalisasi pelaksanaan program, BPKAD Kabupaten Serang juga mencatat perkembangan positif dalam pengendalian belanja pegawai. Persentase belanja pegawai mengalami penurunan dari sebelumnya 37 persen menjadi 34 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pegawai yang memasuki masa pensiun serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak melakukan rekrutmen CPNS, seiring dengan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun rata-rata mencapai 400 orang setiap tahun.
Kondisi ini menjadi salah satu faktor dalam pengendalian komposisi belanja APBD, sehingga ruang fiskal daerah diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Dorong Transaksi Digital dan Transparansi
Dalam rangka meningkatkan efektivitas serta transparansi transaksi keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Serang juga terus mendorong optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh seluruh OPD.
Pemanfaatan KKPD diharapkan mampu mendukung sistem transaksi belanja pemerintah yang lebih praktis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan belanja daerah.
Sementara itu, kerja sama Pemerintah Kabupaten Serang dengan Bank Banten sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), termasuk pelayanan transaksi keuangan dan penggajian aparatur sipil negara, khususnya PPPK, berjalan dengan baik.
Pelayanan transaksi keuangan daerah dilaporkan berlangsung normal tanpa kendala berarti, sehingga mendukung kelancaran administrasi keuangan dan pembayaran hak pegawai pemerintah.
Melalui berbagai langkah penguatan tersebut, BPKAD Kabupaten Serang berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi anggaran.
Sinergi bersama seluruh perangkat daerah terus diperkuat agar APBD Kabupaten Serang dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Adv)


